Penanganan terhadap Covid-19 belum dilaksanakan secara merata, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas berupa vaksin dan juga alat-alat kesehatan. Hal tersebut menjadi kendala dalam penanganan kesehatan serta pemulihan ekonomi secara global.
“Ini adalah sebuah tantangan baru yang berkembang dengan proses pemulihan ekonomi yang tidak merata. Tidak meratanya karena masalah pandemi dan vaksinasi, juga karena tidak meratanya karena memang ada negara yang masih tertinggal dalam memulihkan ekonominya. Oleh karena itu, semangat kooperasi atau kerjasama ini menjadi sangat penting,” tutur Menteri Keuangan dalam konferensi pers penutupan pertemuan pertama Finance Minister and Central Bank Governor (FMCBG) G20.
Hal ini pun diamini oleh Teuku Riefky, Ekonom LPEM UI. Menurutnya ketidakselarasan antara negara maju dan negara berkembang terlihat jelas dan nyata saat pandemi.
“Isu kesehatan ini sudah terlihat dan memang solusinya ini masih jelas ada ketidakselarasan antara negara maju dan negara berkembang. Kita lihat fasilitas kesehatan belum memadai di seluruh dunia, terutama di negara-negara berpendapatan menengah dan rendah. Bahkan banyak yang put the blame atau menyalahkan kenapa muncul varian Delta atau Omicron. Itu karena memang negara maju menahan hak paten vaksin,” ujar Teuku Riefky, Ekonom LPEM UI.
Piter Abdullah Redjalam, Direktur Riset CORE Indonesia, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada protokol global di sektor kesehatan yang dapat membantu krisis kesehatan selayaknya sektor keuangan global yang memiliki International Monetary Fund (IMF) dan World Bank.
“Kerja sama internasional terkait dengan kesehatan ini belum ada protokol yang bisa mengatur secara otomatis yang ketika sebuah negara khususnya negara misalnya negara berkembang mengalami permasalahan kesehatan yang berpotensi sistemik. Ini perlu sekali disuarakan dalam Presidensi G20 Indonesia,” ungkap Piter dalam Indonesia Bicara edisi Jumat, 11 Februari 2022.
Perkuat ketahanan sistem kesehatan global
Menurut Menteri Kesehatan, dalam membangun ketahanan sistem kesehatan global, ada tiga strategi kebijakan yang akan dilakukan. Pertama, menyusun dan membangun mekanisme Global Health Fund. Strategi ini merupakan tindak lanjut dari agenda G20 di Italia. Saat ini, Indonesia dalam penyusunan mekanisme tersebut mendapat bantuan dari tim World Health Organization (WHO) dan tim World Bank.
“Mengapa dana ini diperlukan? Sebab kita membutuhkan tenaga dan kecepatan yang mumpuni dalam menghadapi pandemi berikutnya di masa datang. Kita harus memiliki kapasitas pendanaan dan kecepatan dalam memutuskan penyaluran dana saat terjadi krisis kesehatan di dunia,” tutur Menkes.
Strategi kedua yang dilakukan dalam membangun ketahanan sistem kesehatan global adalah dengan membuka akses penanggulangan darurat kesehatan. Menurut Menkes, memiliki dana saja tidak cukup, tetapi perlu dibarengi dengan terbukanya akses terhadap alat-alat dan fasilitas kesehatan.
“Contohnya Indonesia, saat pandemi kita memiliki uang namun kita memiliki keterbatasan dalam mengakses masker, ventilator, dan juga vaksin. Jadi, kita perlu membuka akses agar dana yang dimiliki juga bisa digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan dalam menanggulangi krisis kesehatan yang muncul. Kerja sama semacam ini perlu terus diperkuat di masa depan, sebab sekali lagi dalam krisis kesehatan memiliki dana saja tidaklah cukup,” terang Menkes.
Pembentukan platform genome sequence data secara global menjadi strategi ketiga yang harus dilakukan. Berkaca dari pengalaman pandemi Covid-19 saat virus mulai menyebar di Wuhan, dalam beberapa pekan data sekuens genom yang diunggah dapat diakses, tetapi hanya oleh para peneliti di Amerika Serikat, peneliti Moderna dan juga peneliti Jerman dari BioNTech. Formalisasi platform global berbagi data sekuens genom perlu dilakukan agar semua pihak dapat mengaksesnya.
“Kecepatan akses data sangat dibutuhkan terutama di masa pandemi sebab penyebaran virus juga sangat cepat. Itu yang menjadi tujuan utama kami. Dalam masalah kesehatan dan kemanusiaan, lupakan persoalan geopolitik, lupakan soal ekonomi, siapa yang mendapatkan datanya. Namun, fokuslah pada nyawa yang bisa diselamatkan,” ujar Menkes.
Indonesia mendorong agar sistem protokol kesehatan global bisa seperti protokol imigrasi yang memiliki standar yang sama di seluruh dunia.
Harmonisasi standar protokol kesehatan global
Prioritas kedua yang diusung oleh Indonesia dalam Presidensi G20 2022 adalah standardisasi protokol kesehatan global untuk seluruh negara di dunia. Hal ini bertujuan agar terdapat keseragaman di seluruh dunia terkait aturan PCR, karantina, dan protokol kesehatan
“Harmonisasi standar protokol kesehatan global untuk membuka mobilitas antarnegara. Meskipun menimbulkan risiko, namun harmonisasi pedoman kesehatan dibutuhkan sejalan dengan konektivitas sistem kesehatan untuk perjalanan internasional,” ujar Menkeu.
Indonesia mendorong agar sistem protokol kesehatan global bisa seperti protokol imigrasi yang memiliki standar yang sama di seluruh dunia.
“Ketika anda pergi ke satu negara, ada yang menetapkan aturan untuk tes PCR dan vaksin sebagai jaminan. Namun, jika pergi ke negara berbeda, aturannya berbeda lagi. Kita memerlukan proses seperti proses imigrasi di mana setiap negara yang anda datangi, anda memerlukan satu dokumen yang disebut paspor sehingga jika anda memiliki (dokumen) itu proses imigrasinya lancar,” ujar Menkes
Hingga saat ini, Indonesia telah menyeragamkan protokol kesehatannya dengan Arab Saudi. Data yang ada di PeduliLindungi telah terintegrasi dengan aplikasi Tawakkalna milik Arab Saudi. Selain itu, kerja sama Indonesia dengan ASEAN Communities serta Uni Eropa untuk menyamakan standar protokol kesehatan sesuai anjuran WHO juga sedang dilakukan.
Pembentukan manufaktur global dan pusat pengetahuan pandemi
Respons pandemi atau pandemic prevention, preparedness dan response (pandemic PPR) juga menjadi fokus. Oleh karena itu, strategi ketiga yang perlu dilakukan adalah mengembangkan pusat manufaktur dan pengetahuan global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi. Harapannya, melalui upaya tersebut seluruh negara akan memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi kemungkinan pandemi yang akan datang.
"Ini akan terdiri dari ekspansi manufaktur global untuk vaksin, therapeutic, dan diagnostik untuk negara bekembang sejalan dengan sharing knowledge untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi selama krisis," ujar Menkeu.
Idealnya, pusat manufaktur dan pengetahuan tersebut terdapat di berbagai negara dan bukan hanya di negara-negara maju saja. Maka dari itu, diperlukan proses transfer pengetahuan atau kompetensi dari institusi atau universitas di negara maju ke negara berkembang. Ini diperlukan agar Global Network of Knowledge dapat dibangun.
“Jika pandemi melanda suatu negara, bisa mengakibatkan negara tersebut runtuh. Kapasitas produksi dan ilmu yang dimiliki para ilmuwan di negara tersebut pun berpotensi hilang. Jika itu terjadi maka kita masih memiliki pusat manufaktur dan pengetahuan di wilayah lain. Indonesia sangat berkomitmen untuk membangun hub manufaktur global terutama di wilayah Selatan.
Dari agenda-agenda prioritas di bidang kesehatan yang diusung Indonesia dalam Presidensi G20 tersebut di atas, ada harapan yang besar agar kerja sama kesehatan antar negara semakin solid. Tidak hanya itu, harapan lain adalah agar modal dunia juga mulai digerakkan semakin kuat ke arah investasi di sektor kesehatan.
Pandemi Covid-19 telah memperlihatkan ke pada dunia, bahwa krisis di sektor kesehatan berimplikasi signifikan ke berbagai sektor lainnya terutama ekonomi. Untuk mengatasinya dengan cepat dan tepat, sinergi antar negara menjadi kunci. Mengutip kata-kata Menkes “Jika Anda ingin melangkah cepat, Anda bisa melangkah sendiri. Namun, jika Anda ingin melangkah jauh maka Anda perlu melangkah bersama-sama. If you want to go fast; you can go alone but if you want to go far then you need to go together”.
Kasus penyakit gigi meningkat selama pandemi, penyesuaian layanan dan pemanfaatan teknologi menjadi solusi
Meningkatnya kasus kerusakan gigi dan penyakit gusi di seluruh dunia, merupakan konsekuensi yang muncul akibat pandemi COVID-19.
Di Australia, pandemi menyebabkan meningkatnya persentase penduduk dewasa dengan kerusakan gigi yang tidak diobati dari 25,5 % menjadi 32,1%. Penelitian terbaru di Jepang menunjukkan bahwa pengurangan pendapatan rumah tangga, kehilangan pekerjaan, tekanan psikologis, dan penundaan kunjungan pasien ke dokter gigi berkaitan dengan peningkatan keluhan gigi.
Di Indonesia, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memburuk sebagai dampak pandemi turut memengaruhi status kesehatan gigi dan mulut.
Walau pandemi belum mereda, sudah ada beberapa kemajuan yang mempermudah masyarakat menjaga kesehatan. Kemajuan ini kita harapkan terus bermanfaat saat pandemi usai nanti.
Keraguan ke dokter
Penundaan kunjungan pasien mulai terjadi pada awal masa pandemi karena para dokter gigi diminta menghentikan layanan untuk sementara kecuali layanan kasus darurat. Ini mengingat dokter gigi termasuk ke dalam salah satu kelompok berisiko tinggi terpapar virus SARS-CoV-2 yang dapat berasal dari droplet atau air liur pasien.
Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa jumlah virus SARS-CoV-2 sangat banyak ditemukan di naso-orofaring dan saliva.
Beberapa tindakan kedokteran gigi, misalnya yang menggunakan bor berkecepatan tinggi dapat memproduksi aerosol dalam jumlah yang besar, dapat meningkatkan risiko penularan.
Masyarakat kemudian cenderung merasa ragu untuk melakukan perawatan gigi karena risiko ini dan menghindari berobat ke dokter gigi serta menunda kunjungan perawatan rutin sampai situasi membaik.
Akibatnya, masalah gigi dan mulut yang tidak ditangani menjadi parah, misalnya terjadinya abses karena lubang gigi yang tidak diobati, atau makin meluasnya kerusakan pada jaringan penyangga gigi.
Menurut pengamatan saya, di beberapa fasilitas kesehatan tingkat pertama selama masa pandemi menunjukkan adanya peningkatan kasus penyakit infeksi pada jaringan pulpa (pulpitis). Ini terjadi karena lubang gigi yang tidak tertangani serta tingkat keparahan radang pada gusi dan jaringan penyangga gigi yang lebih tinggi.
Meningkatnya kasus penyakit gigi dan gusi di masyarakat selama pandemi menunjukkan adanya kebutuhan akan layanan kesehatan gigi dan mulut, namun masyarakat kesulitan untuk mendapatkan akses perawatan gigi - terutama pada masa penghentian sementara praktik dokter gigi selama empat bulan pertama pandemi.
Kemajuan dalam layanan
Para dokter gigi terus berupaya memahami karakteristik dari virus SARS-CoV-2 dan standar pencegahan penularan guna mempersiapkan diri dalam melakukan praktik kedokteran gigi yang aman.
Saat ini, telah ada berbagai penyesuaian dalam tata kelola ruang praktik, alur dan tata cara pengerjaan pasien termasuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk menurunkan risiko dokter gigi, perawat gigi, pasien, dan lingkungan sekitarnya.
Saat ini, fasilitas kesehatan tingkat pertama sudah kembali melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di dalam gedung dengan mengikuti Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang berlaku.
Namun, layanan di luar gedung seperti Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM) serta Upaya Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) masih belum dapat dilakukan sepenuhnya.
Penyesuaian praktik dan layanan semakin diperkuat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya teledentistry (konsultasi dokter gigi jarak jauh).
Selain teledentistry, berbagai inovasi program UKGM dan UKGS melalui aplikasi berbasis digital terus dikembangkan sehingga materi edukasi tetap tersampaikan.
Salah satu contohnya adalah adalah aplikasi edukasi pencegahan penyakit gigi dan gusi berbasis website yang dapat diunduh masyarakat melalui ponsel.
Edukasi disampaikan melalui website yang terdiri atas fitur-fitur kesehatan gigi dan mulut. Masyarakat dapat mengakses website tersebut secara gratis lalu memilih fitur edukasi sesuai dengan keinginannya.
Pada umumnya, fitur yang tersedia dalam aplikasi di antaranya adalah pengingat (reminder) waktu sikat gigi; pengingat waktu kunjungan ke dokter gigi; kumpulan video edukasi dan infografis tentang penyakit gigi dan gusi; materi kesehatan gigi dan mulut; fitur konsultasi dengan tenaga kesehatan; dan visualisasi perbandingan rongga mulut yang sehat dan yang tidak.
Aplikasi juga dilengkapi dengan kuis untuk mengevaluasi pemahaman masyarakat terhadap materi edukasi kesehatan gigi dan mulut.
Selama pandemi, upaya pencegahan penyakit gigi dan gusi sejak dini dilakukan melalui program UKGS dengan memberdayakan guru untuk membantu kegiatan pengawasan kesehatan gigi dan mulut anak melalui data foto gigi anak serta membagikan tautan kuesioner daring kesehatan gigi anak.
Guru-guru dibekali dengan materi video dan tutorial bagaimana melakukan foto gigi anak yang tepat dalam lima posisi berbeda dan bagaimana menggunakan aplikasi penyimpan foto.
Pada gilirannya, para guru dapat memandu orang tua murid untuk mengunggah data foto gigi. Penanggung jawab UKGS selanjutnya melakukan diagnosis dari foto yang dikumpulkan, menginput data klinis untuk dianalisis, mengolah dan menyajikannya sebagai sebagai data status kesehatan gigi anak.
Terus menjaga kesehatan
Karena situasi dan perkembangan pandemi belum mereda, kita berharap berbagai upaya dan inovasi layanan kesehatan gigi yang telah dikembangkan dapat terus digunakan pasca pandemi.
Ke depan, masyarakat dapat secara lebih mandiri memelihara kebersihan gigi dan mulut guna mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut.
Masyarakat juga dapat terus memanfaatkan fasilitas teledentistry dan merawat gigi dan mulut ke fasilitas pelayanan kesehatan bila memerlukan.
Kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut serta ketersediaan layanan protokol kesehatan di fasilitas kesehatan dapat mengurangi kenaikan kasus penyakit gigi dan gusi di Indonesia.
artikel lainnya : https://djesantiindahsarimamonto.blogspot.com/2022/11/cara-mudah-menjaga-kesehatan-gigi.html
